JAKARTA, theopini.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid memaparkan prioritas nasional dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029.
“Bidang perdesaan jadi prioritas nasional ke-6, yaitu membangun dari desa, dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sesuai dengan Misi Asta Cita Presiden terpilih yang ke-6,” ungkap Taufik Madjid dalam Rapat Pimpinan Paripurna di Operational Room Kantor Kalibata, Rabu, 7 Agustus 2024.
Baca Juga: DPR Setujui Pagu Anggaran Kemendes PDTT Rp2,75 Triliun
Selain itu, pembangunan perdesaan masuk dalam program hasil terbaik (program unggulan) yang ke-7, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi, baik untuk yang membutuhkan.
Ia mengatakan, sasaran pembangunan perdesaan pada 2025-2029, adalah mewujudkan kemandirian desa, yang diukur dengan persentase desa mandiri melalui Indeks Desa.
“Dalam rancangan RPJMN 2025-2029 pembangunan perdesaan juga diarahkan untuk mendukung wilayah perkotaan baik wilayah metropolitan maupun IKN serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru,” kata dia.
Pembangunan daerah tertinggal/daerah afirmasi/daerah lambat tumbuh, diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produk unggulan daerah dan konektivitas antar wilayah.
Dalam pembahasan RPJMN 2025-2029, bidang perdesaan termasuk kawasan transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan Kementerian Desa PDTT.
Saat ini, sudah disepakati 45 kawasan transmigrasi yang akan menjadi prioritas nasional.
Baca Juga: Sekjen Kemendes PDTT: Targetkan Pendidikan Berkualitas Tapi Murah-di Maluku Utara
Sedangkan, kawasan perdesaan yang akan menjadi prioritas nasional sudah disepakati indikasinya, sebanyak 24 kawasan perdesaan.
“Sebagai bahan masukan peran strategis Kementerian Desa PDTT pada kabinet pemerintahan mendatang tahun 2025-2029, beberapa unit kerja sedang dan sudah melakukan kajian,” pungkasnya.
