PARIMO, theopini.id – Majelis Hakim memutus bebas oknum Kepala Sekolah (Kepsek) berinisial MD, dalam perkara tindak pidana asusila anak di bawah umur.
Putusan tak terbukti bersalah ini, dibacakan Ketua Majelis Hakim, Ramadhana Heru Santoso, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Kamis sore, 19 September 2024.
Baca Juga: Oknum Kepsek di Parimo Terdakwa Kasus Asusila Dituntut 18 Tahun Penjara
Dalam amar putusan Majelis Hakim, menyatakan terdakwa MD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga penuntut umum.
Kemudian, membebaskan terdakwa MD dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga penuntut umum. Selain itu, menyatakan terdakwa dibebaskan dari penahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan
“Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya,” tukas Ketua Majelis Hakim.
Selanjutnya, barang bukti berupa dua lembar pakaian milik korban masing-masing dimusnakan. Sementara kursi sofa berwarna coklat, dan satu rangkap jurnal, dikembalikan ke pihak sekolah melalui salah seorang saksi.
Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa, Mohamad Hasan menyatakan menerima putusan bebes Majelis Hakim, yang disampaikan dalam persidangan tersebut.
“Kami dari tim kuasa hukum, menerima dari apa yang sudah dibacakan tadi, yang sudah vonis. Terkait langkah berikutnya, kita akan pikirkan,” ujarnya.
Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhtar Efendi mengaku, menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, akan ada langka mengantisipasi dengan melakukan kasasi.
“Pertimbanganya kami menjawab pikir-pikir (dalam persidangan), karena setelah mendengar putusan kami akan laporkan ke pimpinan. Kita bisa ajukan kasasi, dengan pikir-pikir akan ada jeda waktu yang panjang bagi kami untuk menyiapkan proses lanjut,” pungkasnya.
Diketahui, dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa MD dengan Pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dengan tuntutan pidana, yakni 18 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,-, subsider tiga bulan kurungan.
Baca Juga: Pengalihan Penahanan Kota Oknum Kepsek Terdakwa Asusila Menuai Sorotan
Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa MD membayar restitusi atau ganti rugi kepada kedua korban, yang masih di bawah umur.
Nominal restitusi kedua korban bervariasi, korban inisial S sebesar Rp61.100.000,- dan korban berinisial F sebesar Rp51.600.000,-.
