JAKARTA, theopini.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, masih ada empat Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Padahal, kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan Program Penyediaan Tiga Juta Rumah yang merupakan program prioritas nasional.
Baca Juga: Mendagri Pemda Wajib Dukung Program Tiga Juta Rumah
Empat daerah tersebut, adalah Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Sorong Selatan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Pemda harus segera menerbitkan Perkada sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
“Mohon dipercepat, kami akan terus memantau. Program ini adalah arahan langsung Presiden dan harus menjadi prioritas bersama,” kata Ribka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, sekaligus Evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah, Senin, 30 Juni 2025.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran menambahkan, program tiga juta rumah ditujukan untuk masyarakat di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga pesisir.
Ia menyebut, langkah pembebasan PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
“Masih ada empat daerah yang belum menjalankan. Kami harap segera diterbitkan Perkada-nya agar tidak menghambat,” ujar Imran.
Selain menyoroti program perumahan, pemerintah juga mendorong percepatan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan menyasar 53 juta anak sekolah di 282.000 sekolah pada Juli 2025.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, meminta kepala daerah segera mengeluarkan surat edaran untuk mendukung PKG, khususnya di lingkungan sekolah, guna mencegah penumpukan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Dimulai Sejak 10 Februari, Dinkes Parimo Jalankan Program Cek Kesehatan Gratis
“Kalau mau menciptakan masyarakat sehat, kita harus mulai dari anak-anak, sejak dini,” ujarnya.
Melalui Rakor tersebut, Kemendagri menegaskan, pemerintah daerah harus aktif mendukung dua program strategis nasional tersebut untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.
Baca berita lainnya di Google News
