PALU, theopini.id – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Pol Nasri meminta seluruh jajaran Polri di wilayahnya memperkuat budaya sadar risiko dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurutnya, pengawasan tidak lagi cukup dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus mampu mencegah potensi penyimpangan sejak awal melalui manajemen risiko yang terukur.
“Manajemen risiko harus menjadi instrumen pencapaian strategis Polri. Dengan manajemen risiko yang kuat, kita mampu memprediksi berbagai hambatan, memitigasi potensi kegagalan, dan memastikan seluruh program kerja berjalan tepat sasaran,” tegas Irjen Pol Nasri saat menutup Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasda Polda Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko, Selasa sore, 28 Juli 2026.
Ia menilai, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, seluruh pimpinan satuan kerja diminta memahami risiko sebagai sesuatu yang harus dikelola secara profesional, bukan sekadar dihindari.
Menurutnya, setiap program kerja Polri memiliki potensi hambatan yang perlu diidentifikasi sejak tahap perencanaan.
Dengan pendekatan tersebut, setiap satuan kerja dapat mengambil langkah mitigasi secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Pengawasan Guna Mengawal Akuntabilitas dan Integritas Polri serta Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026” itu, Kapolda Nasri menekankan empat hal utama yang harus menjadi perhatian jajaran.
Pertama, membangun organisasi kepolisian yang adaptif melalui penguatan manajemen risiko. Kedua, memastikan seluruh unsur pimpinan dan pengawas memahami konsep dasar manajemen risiko secara menyeluruh.
Ketiga, pelaksanaan manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari identifikasi risiko, analisis dampak, hingga evaluasi berkala. Keempat, setiap risiko yang ditemukan harus segera ditangani melalui langkah mitigasi yang jelas.
“Jangan biarkan sekecil apa pun potensi penyimpangan ataupun kegagalan operasional tanpa adanya langkah penanganan yang jelas,” ujar Kapolda.
Lebih lanjut, Irjen Pol Nasri menegaskan fungsi pengawasan Itwasda harus terus bertransformasi. Pengawasan tidak hanya berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memastikan organisasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas.
Ia meminta jajaran Itwasda maupun para pimpinan satuan kerja menerapkan pendekatan risk-based audit atau audit berbasis risiko, agar pengawasan lebih efektif dalam mendeteksi potensi persoalan.
Kapolda Irjen Pol Nasri berharap, hasil Rakerwas dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dapat segera diterapkan hingga tingkat Polsek.
Para Kapolres dan Kasatker diminta melakukan sosialisasi serta asistensi, agar pemahaman mengenai pengelolaan risiko dapat diterapkan secara merata di seluruh jajaran.
Melalui penguatan pengawasan berbasis risiko, Kapolda Irjen Pol Nasri optimistis Polda Sulawesi Tengah mampu memperkuat kepercayaan public, sekaligus mendukung terwujudnya Polri yang Presisi, berintegritas, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
