JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, suksesnya pelaksanaan Pemilu berkaitan erat dengan optimalnya peran dan fungsi stakeholder terkait. Meskipun tak dipungkiri akan memiliki tantangan yang beragam.
“Misalnya dari KPU yang dituntut untuk dapat menyamakan persepsi, baik di tingkat pusat hingga daerah. KPU juga harus mampu membuat program-program dengan benar, adil, tepat, membuat tahapan dan lain-lain,” ujar Mendagri, saat menghadiri Pemilu Damai 2024 di Jakarta, Kamis malam, 31 Agustus 2023.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Mendagri Harap Camat Mampu Tekan Konflik Sosial
Ia pun mendorong agar jajaran Bawaslu serta sejumlah organisasi pengawas Pemilu nonformal lainnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Terlebih lagi, peran pengawas Pemilu dinilai penting untuk mengawasi jalannya tahapan. Kemudian para peserta Pemilu yang berasal dari unsur partai politik maupun perorangan, diimbau agar menjalani persaingan yang sehat.
Stakeholder lainnya, yakni pemerintah yang bertugas membantu menyiapkan sarana dan prasarana, anggaran, hingga distribusi perlengkapan Pemilu.
“Ini peran Kemendagri untuk membantu sampai dengan seluruh jajaran di daerah membantu penyelenggara dan pengawas (Pemilu),” ungkapnya.
Mendagri melanjutkan, stakeholder yang tak kalah penting untuk melaksanakan tugasnya dengan baik adalah dari aparat keamanan.
Menurut dia, stakeholder tersebut harus mampu mendeteksi dengan tepat, melakukan antisipasi dan membuat rencana operasi, serta mengeksekusi dengan baik terhadap potensi bahaya kemanan.
Baca Juga: Mendagri: Pemerintah Sependapat Pemilu Dijadwalkan 14 Februari 2022
Selain itu, aparat kemanan juga dituntut untuk mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan, melakukan mitigasi secara cepat, dan menetralisir dengan sigap.
“Termasuk juga peran daripada penegak hukum, baik dari Polri, kemudian juga dari jajaran pengadilan karena nanti ada sengketa PTUN ke MK, ini banyak semua stakeholdernya,” pungkasnya.
