JAKARTA, theopini.id – Pemerintah pusat kembali mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda), untuk tidak pasif dalam menghadapi lonjakan harga bahan pokok yang terus meningkat di sejumlah wilayah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) harus dijadikan alarm dini untuk bertindak, bukan sekadar dicatat sebagai data statistik.
Baca Juga: Pemda Parimo dan Pemkot Tomohon Jalin Kerja Sama, Strategi Tekan Inflasi
“Data ini tolong betul-betul dipakai. Ini warning. Daerah-daerah dengan inflasi di atas 3 persen, jangan diam. Segera rapatkan barisan, panggil dinas-dinas terkait, BPS, juga asosiasi pedagang,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.
Berdasarkan pantauan Kemendagri, sejumlah komoditas pangan utama menunjukkan tren kenaikan harga yang kian meluas. Bawang merah, cabai rawit, dan terutama beras tercatat mengalami lonjakan di lebih dari 200 daerah di Indonesia.
Bahkan, harga beras mengalami peningkatan signifikan dari 178 daerah menjadi 205 daerah hanya dalam sepekan terakhir.
Mendagri menggarisbawahi bahwa data tersebut bukan sekadar angka, melainkan sinyal bagi daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga menyangkut kesejahteraan rakyat, terutama kelompok rentan.
“Fokus utama kita adalah kebutuhan pokok rakyat. Beras itu nomor satu, karena langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat bawah,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto, kata Tito, bahkan secara rutin memantau perkembangan inflasi dan meminta laporan detail dari Mendagri, termasuk wilayah terdampak serta penyebab utama kenaikan harga.
Dalam konteks ini, Tito menyinggung ironi ketersediaan beras nasional yang melimpah, namun harga di lapangan justru naik.
Ia menyebut adanya praktik curang pengoplosan beras yang merugikan masyarakat, dan menyamakan praktik itu sebagai “vampir ekonomi” yang menghisap rakyat kecil di tengah krisis.
“Ada praktik yang tak etis, bahkan disebut vampir. Kita punya stok pangan, tapi harga naik karena ulah segelintir pihak. Ini bukan hanya soal distribusi, tapi juga pengawasan dan keberpihakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan semakin besar di daerah-daerah terpencil atau geografis tertutup, seperti Papua Tengah dan sebagian wilayah Sulawesi, yang seharusnya dekat dengan sentra produksi namun tetap menghadapi harga tinggi karena distribusi tidak efisien.
Baca Juga: Inflasi Masih Tinggi, TPID Banggai Bahas Strategi Pengendalian Harga
Ia pun mengingatkan, pengendalian inflasi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi. Negara yang kuat, katanya, bukan hanya yang berdaulat secara politik, tapi juga yang mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan rakyatnya.
“Jangan hanya tunggu pusat bertindak. Daerah harus bergerak lebih dulu. Gunakan data sebagai dasar aksi, bukan hanya laporan. Karena saat rakyat menjerit karena harga naik, kita tak bisa bilang ‘itu bukan kewenangan saya’,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
