JAKARTA, theopini.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pentingnya digitalisasi keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk menutup potensi kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Mudah-mudahan nanti juga bisa disuarakan ke teman-teman lain, 552 pemerintah daerah, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, untuk digitalisasi pemerintah, e-government. Dari awal, kami memang selalu mendukung, terutama adanya sistem digital,” ujar Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo di Jakarta, Jum’at, 31 Oktober 2025.
Baca Juga: Mendagri Soroti Lambatnya Penyerapan Anggaran Daerah
Menurutnya, transformasi digital di pemerintahan tidak hanya tentang modernisasi layanan publik, tetapi juga upaya menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, langkah ini mencakup dua tahapan utama, yakni peningkatan literasi digital dan finansial di lingkungan pemerintah daerah serta integrasi sistem digital antarwilayah dengan sistem nasional.
“Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran anggaran bisa ditekan karena seluruh transaksi dan pelaporan dapat diawasi secara real time,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi utama dalam pengembangan e-government.
Dukcapil, kata dia, menyimpan 99 persen data penduduk Indonesia, lengkap dengan biometrik seperti sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah yang kini dimanfaatkan di berbagai sektor finansial dan layanan publik.
“Daripada menggunakan KTP zaman dulu yang rawan dipalsukan, sekarang cukup dengan teknologi face recognition. Orangnya cukup dilihat wajahnya saja, pasti bisa dikenali, tidak mungkin tertukar,” terangnya.
Tito menegaskan, Pemda perlu meninggalkan pola kerja manual yang berisiko tinggi terhadap kebocoran dan manipulasi data keuangan.
Ia mencontohkan sektor pajak hotel, restoran, dan parkir yang masih sering luput dari pencatatan resmi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Dengan sistem digital, penerimaan pajak dari masyarakat bisa langsung tercatat dan masuk ke Bapenda tanpa perantara. Ini akan meningkatkan PAD tanpa menambah beban baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Baca Juga: Fokus Pengendalian Inflasi Daerah: Mendagri Dorong Pemda Bertindak Cepat dan Tepat
“Saya berpikir bagaimana teman-teman di Pemda bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui digitalisasi. Bukan menambah pajak, tapi memastikan semua yang dibayarkan masyarakat tercatat dengan benar,” pungkasnya.
Melalui penguatan literasi keuangan digital dan sistem e-government yang terintegrasi, Mendagri berharap seluruh Pemda dapat menekan kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat transformasi menuju pemerintahan berbasis digital yang bersih dan transparan.
Baca berita lainnya di Google News
