JAKARTA, theopini.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu ragu-ragu, untuk segera mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia.
“Mempersiapkan semua tahapan dengan detail, dan rapi. Terutama penyiapan data pemilih, agar tidak terjadi perselisihan. Ini sudah kita koordinasikan dengan Dukcapil dan KPU, juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah, dalam artian positif, dan membangun kepercayaan publik kepada KPU,” ungkap Jokowi dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavia, di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.
Baca Juga : Kemendagri Dukung DKPP Jaga Integritas Penyelenggara Pemilu
Menurut dia, secara tegas Presiden menyampaikan, pemerintah mendukung penuh seluruh tahapan dan Jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang telah ditetapkan.
Dalam berbagai forum, Presiden juga telah memerintahkan Mendagri, Menteri Keuangan (Meneu), dan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda), untuk memberikan dukungan, mulai dari pendampingan, penyusunan regulasi, hingga pendanaan yang dibutuhkan.
“Pada saat menerima komisioner KPU, pada 30 Mei 2022, Presiden menegaskan agar KPU betul-betul menjaga, dan meningkatkan kualitas Pemilu dan Pilkada di 2024,” kata dia.
Indonesia kata dia, harus menjadi rujukan dunia, dan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga harus mendorong partisipasi pemilih yang tinggi.
Salah satunya, memberikan pendidikan politik secara massif, agar masyarakat paham tentang hak-haknya dalam pemilihan, karena menentukan perjalanan bangsa ke depan.
“Di 2019, Indonesia adalah salah satu negera yang partisipasinya tertinggi di dunia, yaitu 81 persen,” ungkapnya.
Baca Juga : Sukseskan Pemilu, Kemendagri Tingkatkan Kualitas Data Kependudukan
Presiden pun meminta, agar biaya Pemilu dilaksanakan dengan efisien, serta mengajak KPU mengembangkan model kampanye berkualitas, mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Tujuannya, agar dapat berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan, termasuk politik uang,” pungkasnya.
