JAKARTA, theopini.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjaga integritas untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas.
“Kunci sukses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) berada pada integritas para penyelenggaranya. Oleh karena itu, hadirnya DKPP menjadi daya ungkit untuk menjamin terjaganya kode etik para penyelenggara,” Sekjen, saat membacakan sambutan Mendagri, di Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.
Baca Juga : Sukseskan Pemilu, Kemendagri Tingkatkan Kualitas Data Kependudukan
Hal itu disampaikannya dalam Peringatan HUT DKPP ke-10 dengan tema “Satu Dekade DKPP untuk Tegaknya Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu,” di Ruang Sidang Utama Kantor DKPP, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, permasalahan Pemilu kerap berawal dari pihak penyelenggara Pemilu itu sendiri. Untuk itu, integritas Penyelenggara Pemilu menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan.
“Nah, di sinilah sejatinya peran DKPP, yaitu menjaga integritas Penyelenggara Pemilu (untuk mewujudkan Pemilu yang) demokratis, yang berkualitas,” katanya.
Dia juga menyinggung sentralnya peran DKPP dalam menyukseskan pesta demokrasi sebagai upaya memperoleh legitimasi masyarakat.
“Dalam pengembangan demokrasi nasional, peran DKPP menjadi sangat penting, terutama dalam menjamin terlaksananya pemilihan umum yang mandiri, jujur, adil, (memberikan) kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabel, efisien, efektif, serta independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun sesuai dengan cita-cita para pendahulu beserta para pejuang demokrasi,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, bangsa Indonesia memiliki lembaga DKPP sebagai lembaga peradilan etika Penyelenggara Pemilu yang berupaya mengembangkan peradilan modern.
Baca Juga : MK Telah Siapkan Skenario Sidang Sengketa Pemilu 2024
Harapannya, tegaknya norma hukum dan etika secara proporsional dapat menjadikan negara Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berkualitas.
“Negara tidak hanya berdiri di atas norma hukum, tapi juga norma etika, menuju negara demokrasi yang berkualitas dan berinteraksi,” pungkasnya.
