Example 1280x250
Daerah  

Langgar GSB, Dinas PUPRP Parimo Tak Akan Terbitkan IMB

Dinas PUPRP Susun Skema Revisi RDTR Kabupaten Parimo
Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas PUPRP Parigi Moutong, I Wayan Sukadana. (Foto : Arif Budiman)

PARIMO, theopini.id  – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menegaskan tak akan segan-segan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar Garis Sempadan Bangun (GSB).

“Sanksi terberatnya adalah, kami tidak akan menerbitkan Izin Mendidikan Bangunan (IMB) kepada mereka yang melanggar GSB itu,” tegas Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas PUPRP Parimo, I Wayan Sukadana, saat ditemui ditemui di Parigi, Rabu 23 Februari 2022.

Dia mengatakan, saksi tak menerbitkan IMB tersebut dilakukan sebagai jalan satu-satunya bidang tata ruang. Sebab, tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang dapat digunakan pihaknya, sebagai landasan untuk melakukan bongkar paksa bangunan masyarakat yang melanggar.

Wayan meyakini, hal itu akan memberikan pengaruh kepada masyarakat, sebab IMB akan sangat dibutuhkan. Apalagi, bagi para pelaku usaha yang melakukan berbagai pengurusan administrasi, yang melibatkan IMB.

“Kami tidak bisa memaksakan kehendak ke masyarakat. Ketika memberikan teguran tetap saja tidak diindahkan, sanksinya hanya itu,” ucapnya.

Berdasarkan aturan kata dia, jarak bangun dengan badan jalan berbeda-beda. Untuk jalan Trans Sulawesi, minimal tujuh meter, sementara jalan kabupaten minimal lima meter. Kemudian, untuk jalan lingkungan minimal tiga meter.

Aturan tersebat, sebaiknya harus digunakan masyarakat dalam proses pembangunan pemukiman atau usahanya. Sehingga, membantu pemerintah daerah dalam mengatur keindahan kota Parigi dan sekitarnya, serta demi kenyamanan bersama.

“Kami juga terus berupaya mensosialisasikan ini kepada masyarakat, agar mereka juga memahami aturan sempadan bangunan,” ujarnya.

Selain itu, pengawasal di bidang lain yang menjadi kendala pihaknya yakni, pada aktivitas tambang dan tambak ilegal. Pihaknya, mengalami kendala karena minimnya laporan dari pemerintah desa dan masyarakat.

“Letak kegiatan tambang dan tambak kan jauh, makanya sulit diketahui kami secara langsung tanpa laporan. Kalau ada laporan akan sangat memudahkan kami melakukan pengecekan, apakah kegiatan itu memiliki izin atau tidak,” ungkap Wayan.

Menurut dia, sebagai bentuk pengawasan terhadap maraknya tambang dan tambak di wilayah setempat, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan surat teguran.

Dalam surat teguran tersebut, pihaknya akan meminta pelaku usaha tambang atau tambak tanpa izin, untuk melenghapi seluruh perizinannya, dan menghentikan aktivitas yang dilakukan.

“Kami akan berikan surat teguran, agar pelaku kegiatan itu mengajukan pembuatan izin ke daerah,” pungkasnya.

Laporan : Novita Ramadhan

Respon (3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!