Kejaksaan Agung Kabulkan Delapan Permohonan Restorative Justice

Theopini.id – Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung mengatakan sebanyak delapan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice atau keadilan resporatif dikabulkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Fadil Zumhana.

“Pelaksaan ekspos kasus dilakukan secara virtual dan dihadiri beberapa pejabat dari Kejaksaan Tinggi dari dari berbagai wilayah,” ungkap Kepala Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulisnya, Selasa 15 Maret 2022.

Dia mengatakan, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, karena para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana atau belum pernah dihukum.

Kemudian, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, dan telah dilaksanakan proses perdamaian, yakni tersangka telah meminta maaf.

“Atas permohonan maaf dari tersangka, korban pun sudah menerima permohonan maaf tersebut,” kata Ketut.

Selain itu, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Ia menyebut, proses perdamaian antara kedua belah pihak dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

“Alasan lainnya juga karena pertimbangan sosiologis, dan masyarakat merespon positif,” ujarnya.

Selanjutnya, JAM Pidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif, sesuai berdasarkan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum.

Adapun delapan berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

  1. Tersangka Wildan Irawan bin Sanid dari Kejaksaan Negeri Cianjur yang disangkakan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan;
  2. Tersangka Jimmy Wedananta Mendrofa bin Bazatulo Mendrofa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
  3. Tersangka Marwan Pgl. Marwan bin sahak dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang disangkakan melanggar Pertama Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
  4. Tersangka Heri Nusantara alias Heri bin Indra dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang disangkakan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan;
  5. Tersangka Acan Suna bin Suna dari Kejaksaan Negeri Tarakan yang disangkakan melanggar Pasal 44 Ayat (1) atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga;
  6. Tersangka Harwin Avanto bin Joyo dari Kejaksaan Negeri Tuban yang disangkakan melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  7. Tersangka Suyono alias Nothok bin (alm) SEMIN dari Kejaksaan Negeri Magetan yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
  8. Tersangka Teguh Wediarto bin Kusyadi dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.***
banner 1280x250

Komentar