KENDARI, theopini.id – Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serapan anggaran, dan pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jum’at, 9 September 2022.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Agus Fatoni meminta setiap kabupaten/kota yang realisasi anggarannya masih rendah untuk memberikan penjelasan dan masalah yang dihadapi di lapangan.
Baca Juga : Kemendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Realisasi APBD 2022
Kemudian, masing-masing Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota se-Provinsi Sultra memberikan penjelasan dan menyampaikan hambatan yang dialami.
Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui persoalan didominasi oleh lelang yang dilakukan pada tahun yang sama dan pembayaran kontrak yang biasanya dilakukan di akhir tahun. Menurutnya, hal itu menjadi persoalan yang berulang setiap tahunnya dan harus segera diperbaiki.
“Kalau sudah tahu ini masalah setiap tahun, harusnya diperbaiki segera. Kalau mau dilaksanakan tahun depan, silakan dilelang di tahun ini. Kemudian untuk pembayaran kontrak itu tolong diperhatikan betul, jangan sampai dibayar di akhir tahun, tapi dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik,” tegasnya.
Masalah lainnya dipaparkan Fatoni, ialah mengenai petunjuk teknis (Juknis) dari kementerian yang memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini seperti yang disampaikan Sekda Kabupaten Konawe Selatan. Dia mengatakan, terdapat masalah Juknis DAK terkait kesehatan yang baru tersedia pada Mei, sehingga sampai saat ini anggaran tersebut belum terealisasi.
“Soal Juknis ini yang belum turun Juknisnya tolong Bapak dan Ibu bersurat juga ke kementerian terkait dengan dibuatkan tembusannya ke Kemendagri juga. Selain itu, Bapak Irjen juga ikut mendorong agar Juknis kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan dapat diselesaikan akhir tahun sebelumnya,” terangnya.
Dia juga meminta seluruh OPD dan kepala daerah dapat memperhatikan masalah yang berulang agar tidak terjadi lagi di tahun berikutnya.
“Pejabat pengelola keuangan jangan pakai tahun anggaran agar dapat bekerja sepanjang tahun termasuk Januari hingga April yang biasanya kosong begitu. Kemudian masalah perencanaan di tahun yang sama dengan pelaksanaan mohon jangan diulangi lagi,” tegasnya.
Baca Juga : Kemendagri Dorong Percepatan Serah Terima BMN
Selain itu, ia menegaskan, agar jadwal rencana kegiatan yang dibuat daerah dapat dipedomani. Ini penting dilakukan agar realisasi anggaran dari waktu ke waktu dapat terlihat perkembangannya.
“Kemudian soal monev, agar dilaksanakan minimal tiga kali dalam setahun agar dari perencanaan hingga evaluasi tertata rapi dan tidak ada yang terlewat. Kalau bisa hadirkan Forkopimda juga agar di sana dapat dibahas masalah-masalah Forkopimda juga,” jelasnya.
