JAKARTA, theopini.id – Pemerintah membuka kesempatan kembali seluas-luasnya kepada tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disaat masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
Lebih dari 200 ribu tenaga kesehatan Non ASN, seperti tenaga honorer, diharapkan dapat beralih status menjadi PPPK tahun ini dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023.
Baca Juga : Kemenkes Monev Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik Penanganan DBD di Poso
“Proses pengumpulan data sudah dilakukan sejak bulan April 2022. Namun karena masih ada yg tertinggal, kita buka lagi untuk kesempatan terakhir,” ujar Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan drg. Arianti Anaya, dalam siaran persnya, Jum’at, 11 November 2022.
Menurutnya, proses pendaftaran harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dimana Kepala Daerah diminta segera menugaskan Pengelola Data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) di Dinas Kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemda untuk melakukan pemutakhiran (updating) data tenaga kesehatan Non ASN.
Selain itu, tenaga kesehatan dapat langsung mengecek apakah namanya sudah didaftarkan oleh Pemda dengan mengakses website https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022. Apabila namanya belum terdaftar, tenaga kesehatan yang bersangkutan diminta langsung menghubungi dinas kesehatan setempat.
Batas akhir pemutakhiran data tenaga kesehatan Non ASN di SISDMK sampai dengan tanggal 14 November 2022 pukul 23.59 WIB.
“Pemutakhiran data yang dilakukan sesudah batas waktu yang ditetapkan, dengan berat hari kami sampaikan tidak dapat difasilitasi dalam pendaftaran PPPK Tenaga Kesehatan 2022,” ujarnya.
Hasil pemutakhiran data tenaga kesehatan Non ASN, kata dia, diverifikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan provinsi serta dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah masing-masing.
Dia menyebut, kesesuaian dan validitas data tenaga kesehatan Non ASN dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing PPK.
Sosialisasi dan advokasi proses pengangkatan tenaga Non ASN menjadi PPPK 2022, lanjutnya, telah dilakukan sejak April kepada Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah/BKD, Biro Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA di seluruh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
“Namun hingga saat ini masih belum semua terdata, sehingga kami membuka kesempatan terakhir” jelasnya.
Kemudian, tenaga kesehatan Non ASN yang akan beralih status, antara lain tenaga kontrak/honorer Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, kontrak/honorer BLUD, kontrak dengan DAK Non Fisik (BOK), PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
Baca Juga : Menkes: Jumlah Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Jauh dari Kebutuhan
Sistem Informasi SDM Kementerian Kesehatan per 29 April 2022 memberikan gambaran masih minimnya jumlah tenaga kesehatan di daerah. Sebanyak 586 dari 10.373 (5,65%) Puskesmas tidak memiliki dokter, sebanyak 5.498 dari 10.373 (53%) Puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, sebanyak 268 dari 646 (41,49%) RSUD belum memiliki 7 jenis Dokter Spesialis (Anak, Obgin, Bedah, Penyakit Dalam, Anestesi, Radiologi, dan Patologi Klinik).
Sumber : Kementerian Kesehatan
