PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H Rusdy Mastura menyebut, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menjadi perhatian, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Seorang ASN dituntut netral dan harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun,” kata Gubernur Rusdy Mastura, saat menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi, kabupaten/kota, Forum Koordinasi Pimpinan Camat (Forkopimcam) se-Sulawesi Tengah, di Palu, Kamis, 4 Juli 2024.
Baca Juga: Bawaslu Sulteng: Pelanggaran Netralitas ASN Banyak Ditemukan di Touna
Ia berharap, seluruh pegawai ASN, TNI, Polri dan non PNS agar selalu mengedepankan netralitas, dalam rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi 2024, baik menjelang, pelaksanaan, maupun sesudah Pilkada.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, dengan mengambil langkah strategis dalam upaya peningkatan kewaspadaan di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat.
Terkait Rakor ini, ia menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022, Forkopimda dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Olehnya, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berkoordinasi secara intensif serta memelihara sinergitas dengan Forkopimda provinsi, kabupaten/kota serta Forkopimcam.
“Semoga kita semua, dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, Arfan menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakor ini untuk menjalin sinergitas antara seluruh unsur Forkopimda, TNI/Polri dan pemerintah se-Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Bawaslu Parimo Gelar Sosialisasi Partisipatif Urgensi Netralitas ASN
Sehingga, dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024, serta terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
“Selain itu, tujuan dilaksanakan Rakor ini, untuk memastikan komitmen dan dukungan serta netralitas seluruh unsur, baik aparat keamanan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, dalam mendukung suksesnya Pilkada 2024,” pungkasnya.
