PALU, theopini.id – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tengah terbatasnya fiskal daerah.
Meski refocusing anggaran terjadi di tingkat pusat, kata dia, dampaknya sangat terasa di daerah yang bergantung dengan dana transfer dari APBN.
Baca Juga: Wujudkan Kemandirian Daerah, Wamendagri Ribka Dorong Perbaikan Tata Kelola BUMD
“Ketika pagu APBN direfocusing untuk program-program nasional, maka kegiatan di daerah yang pendapatan aslinya rendah pasti terdampak. Di sinilah BUMD dan BLUD seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemasok pendapatan daerah,” jelas Rifqinizamy Karsayuda saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 7 Mei 2025.
Ia menyoroti, kondisi BUMD di Provinsi Sulawesi Tengah yang lebih dari 70 persen dinilainya tidak sehat.
Hal ini, bukan hanya soal manajemen, tetapi juga menyangkut keberanian melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan.
“Kita tahu Sulawesi Tengah punya peluang usaha besar. Bahkan, sektor sederhana seperti jasa air saja belum digarap optimal. Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” katanya.
Ia menilai, perlu ada peran aktif Menteria Dalam Negeri (Mendagri) untuk membina. Bahkan, membubarkan BUMD yang tidak sehat.
Saat ini, Komisi II DPR RI tengah mendorong hadirnya regulasi baru dalam bentuk Peraturan Mendagri, tentang pembinaan dan pengawasan BUMD.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Sambut Kedatangan Ketua Komisi II DPR RI di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu
Regulasi ini, penting agar BUMD tidak hanya menjadi tempat balas budi politik, tetapi benar-benar dikelola oleh manajer profesional.
“Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.
