PALU, theopini.id — Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan komitmennya memberantas praktik jual beli jabatan dan intervensi politik dalam birokrasi.
Dalam forum resmi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia menyebut perlunya budaya pemerintahan yang bersih dari akar.
“Saya sudah ingatkan sejak awal, tidak boleh ada jabatan yang dibeli. Jangan coba-coba lewati pintu belakang, apalagi lewat istri saya. Rumah jabatan pun saya batasi akses malam hari kecuali untuk urusan dinas. Itu cara saya menjaga jarak dari potensi penyimpangan,” ujar Anwar Hafid saat menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar KPK di Palu, Selasa, 8 Juli 2025.
Baca Juga: Rilis Indeks Integritas 2021, KPK Terapkan Tujuh Elemen Penilaian
Dalam kesempatan itu, Anwar juga mendorong penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pelaporan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Gratifikasi itu banyak abu-abunya. Jalur pelaporannya ada, tapi yang menggoda itu ‘setan-setan kecil’ di sekitar kita. Makanya, saya selalu ingatkan teman-teman untuk tegas dan transparan,” tambahnya.
Gubernur Anwar Hafid menekankan, pentingnya pendekatan religius sebagai fondasi etika Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, integritas tidak cukup dibangun lewat regulasi, tapi juga melalui kesadaran spiritual.
“Kita ini manusia. Takut pada dua hal: Tuhan dan aparat hukum. Maka nilai-nilai religius harus menjadi bagian dari integritas ASN. Shalat tepat waktu, misalnya, itu bagian dari disiplin dan komitmen pribadi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dari sembilan program unggulan bertajuk BERANI (Bersama Anwar–Reny), program kesembilan yaitu BERANI Berintegritas menjadi fondasi utama dari keseluruhan misi pemerintahannya.
“Delapan program sebelumnya tidak akan maksimal tanpa integritas. Karena sejatinya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada seberapa bersih dan jujur aparatur kita dalam bekerja dan melayani,” ucapnya.
Sebagai upaya konkret, Pemprov Sulawesi Tengah meresmikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” milik BPSDMD. Fasilitas ini diharapkan, menjadi pusat pembinaan integritas ASN secara sistematis.
Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik dan kepastian prosedur sebagai strategi mengurangi potensi korupsi.
“Masyarakat butuh kepastian. Kapan selesai, berapa biayanya, dan syaratnya apa. Pelayanan yang baik bukan soal cepat, tapi soal pasti. Kalau satu jam tidak mampu, jangan janji satu jam. Jangan kita sendiri yang membuka ruang untuk korupsi kecil-kecilan,” tegasnya.
Baca Juga: 2021, KPK Terima 2.029 Laporan Gratifikasi Penyelenggara Negara
Di akhir sambutan, Anwar berpesan kepada seluruh ASN dan pejabat publik agar menjunjung aturan dan menjaga amanah masyarakat.
“Kita bukan malaikat, tapi jangan juga jadi setan. Selama kita bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas, insyaAllah kita akan selamat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
