JAKARTA, theopini.id – Dinamika dan tantangan perkotaan saat ini sangat kompleks. Bahkan di waktu mendatang, diproyeksikan bakal menghadapi berbagai problematika, bila tidak disikapi dengan langkah antisipasi dan inovasi.
Isu tersebut, mengemuka dalam diskusi yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait sinergi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan dalam Mendukung Implementasi Kota Cerdas, dan Prakarsa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkotaan di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Baca Juga: Awal 2023, Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Penyerapan APBD
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA memaparkan, pembahasan PP Nomor 59 Tahun 2022 menelan waktu delapan tahun lamanya. Karena itu, penyusunan RUU tentang Perkotaan perlu belajar dari proses tersebut.
“Sehingga kita harus belajar dari pengalaman dan jangan berada di ruang hampa, di mana pengaturan perkotaan berada di bawah rezim UU Nomor 23/2024 tentang Pemerintahan Daerah tanpa menafikan rezim pengaturan lain seperti tata ruang dan pembiayaan,” ujarnya.
Menurutnya, tata kelola perkotaan terus berkembang sesuai tuntutan zaman, baik dari aspek laju urbanisasi hingga pemanfaatan teknologi informasi atau sering diistilahkan dengan pendekatan kota cerdas.
“Penilaian maturasi atau tingkat kematangan suatu kota tidak hanya penting untuk mengukur sejauh mana kapasitas tata kelola perkotaan, namun lebih jauh daripada itu yaitu kapasitas pelayanan publiknya,” sambung Safrizal.
Dilain sisi, implementasi PP Nomor 59 Tahun 2022 menjadi penting untuk mendorong manajemen perkotaan.
“Sehingga tidak hanya business as usual tetapi harus beyond atau melampaui zamannya, untuk mewujudkan suatu new model city with full services,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, dalam perspektif tata kelola perkotaan, aspek pembiayaan menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Sejalan dengan itu, skema afirmasi dan pelibatan sektor privat menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Pedomani 8 Arahan Presiden
“Ke depan perlu dipikirkan format insentif pembiayaan perkotaan, baik bersumber pada anggaran negara maupun pola kerja sama dengan multi stakeholders, sehingga dalam kurun jabatan kepala daerah dapat memiliki legasi yang konkret dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap Himawan.
Pada dasarnya, kata dia, masih terdapat ruang-ruang yang dapat diisi melalui regulasi. Dalam hal ini implementasi PP Nomor 59 Tahun 2022 justru dapat menjadi uji dan simulasi apabila perlu diproyeksikannya suatu peraturan perundangan-undangan perkotaan yang lebih tinggi, seperti gagasan RUU.
Sumber: Puspen Kemendagri
