PALU, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menyoroti ketimpangan distribusi Tenaga Kesehatan (Nakes), yang masih menjadi tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan di daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A Tiangso, mengatakan kondisi geografis dan luas wilayah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemerataan tenaga kesehatan.
“Untuk menekan angka mutasi tenaga kesehatan ke wilayah perkotaan, kami mengusulkan pembangunan rumah dinas atau asrama Nakes serta sistem rolling secara berkala,” kata Zulfinasran dalam Rapat Kunjungan Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, Kabupaten Parimo memiliki garis pantai sepanjang 510 kilometer. Daerah itu juga memiliki tiga rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RSUD Buluye Napoae.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas hunian bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut, dinilai dapat mendorong Nakes mengajukan mutasi ke wilayah perkotaan.
Karena itu, Pemda Parimo meminta dukungan pemerintah pusat untuk membangun rumah dinas atau asrama tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
Selain penyediaan hunian, Zulfinasran mengusulkan sistem rolling tenaga kesehatan secara berkala.
“Rotasi bisa dilakukan setiap satu sampai dua tahun. Dengan begitu, pelayanan kesehatan dapat lebih merata tanpa harus selalu ada pengajuan mutasi permanen,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di Kabupaten Parimo baru mencapai 40 persen.
Kondisi tersebut, menjadi salah satu alasan perlunya penguatan layanan dan pemerataan tenaga kesehatan.
Gubernur Sulteng Minta Persoalan Kesehatan Diinventarisasi
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menyambut baik masukan Pemda Parimo. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota menginventarisasi persoalan kesehatan di wilayah masing-masing.
Inventarisasi tersebut, diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan di daerah.
“Ibu Wakil Gubernur akan mendampingi langsung ke Jakarta untuk menghadap Pak Dirjen guna menjemput peluang program pembangunan puskesmas dan RSUD dari Presiden,” kata Anwar dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu aktif menjemput peluang dukungan program kesehatan dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut, diharapkan dapat memperkuat fasilitas sekaligus meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.
Khusus penanganan TB, Anwar meminta setiap kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) TB.
“Untuk penanganan TB, saya minta setiap kabupaten/kota membentuk Satgas TB untuk memperketat monitoring,” tegasnya.
Kemenkes Perkuat Deteksi Dini TB
Penguatan layanan kesehatan tersebut, sejalan dengan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperluas deteksi dini Tuberkulosis (TB) di Sulawesi Tengah.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, Kemenkes menyiapkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB di 508 lokasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Program tersebut, merupakan bagian dari gerakan nasional CKG khusus TB yang digelar di 53.335 titik di seluruh Indonesia.
Menurut Benjamin, program tersebut ditujukan untuk mempercepat penemuan kasus TB. Secara nasional, Kemenkes memperkirakan terdapat 1,09 juta kasus TB. Hingga 2025, sekitar 80 persen kasus telah terdeteksi.
“Setiap kegiatan menyasar 100 orang. Kami juga menyiapkan anggaran operasional Rp7,5 juta per kegiatan dan membuka ruang pelibatan swasta serta perguruan tinggi untuk edukasi,” ujar Benjamin.
Program tersebut, diharapkan mempercepat penemuan kasus sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TB di daerah.
Bagi Parimo, program tersebut menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini TB, sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan hingga wilayah terpencil.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
