JAKARTA, theopini.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 untuk mendukung produk lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Expo berlangsung selama empat hari dari 4 hingga 7 Juli 2024 di Assembly Hall Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC).
Baca Juga: Wapres Pastikan Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi
“Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 digelar untuk mendukung secara strategis pemulihan ekonomi dan mendorong iklim perekonomian ekspor,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Togap Simangunsong.
Selain itu, kata dia, expo juga untuk membuka akses informasi serta sarana promosi potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki Indonesia.
Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 ini, kata dia, merupakan yang keempat kalinya digelar.
Expo pertama, dilaksanakan secara virtual pada 2021, ketika pandemi Covid-19 melanda. Dilanjutkan pada 2022 di JCC dan 2023 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Tujuan expo pertama kali, adalah untuk memulihkan perekonomian Indonesia akibat Covid-19,” terangnya.
Dalam sejarahnya, Togap bercerita, Presiden Joko Widodo pada saat itu mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Hal ini, dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kemudian, didoronglah program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan UMKM, dalam rangka menyukseskan Gernas BBI.
“Kita harapkan seluruh produk lokal yang ada di daerah bisa berjalan, dan yang paling utama di sini adalah menyangkut produk-produk lokal kita,” ujarnya.
Baca Juga: Dukung UMKM, Kemendagri Bakal Gelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024
Togap mengungkapkan, kurang lebih 100 peserta expo yang berasal dari berbagai sektor, seperti kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, lembaga non-pemerintahan, asosiasi, serta pelaku UMKM.
