the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Nasional

79 RUU Kabupaten/Kota Resmi Diundangkan, Mendagri Apresiasi Kinerja DPR RI dan DPD RI

the OPINIbythe OPINI
30 September 2024
in Nasional
Reading Time: 3 mins read
the OPINIbythe OPINI
30 September 2024
in Nasional
Reading Time: 3 mins read
79 RUU Kabupaten/Kota Resmi Diundangkan, Mendagri Apresiasi Kinerja DPR RI dan DPD RI

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menerima pengesahan Undang-undang Kabupaten/Kota dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, Senin, 30 September 2024. (Foto: istimewa)

Baca Juga

Longki Tekankan Peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi

Rusli Habibie Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Warga Gorontalo

Wagub Reny Minta Pusat Bantu Renovasi 220 Puskesmas di Sulteng

JAKARTA, theopini.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyetujui 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).

Keputusan tersebut, diambil pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di jakarta, Senin, 30 September 2024.

Baca Juga: Pemerintah Setujui Pembahasan RUU 8 Provinsi Dilanjutkan

Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresisi kinerja DPR RI dan DPD RI, yang telah bekerja dengan sangat efektif serta penuh dedikasi. Pengesahan 79 UU ini, menunjukkan kinerja DPR RI yang amat produktif, efektif, dan efisien.

Pemerintah menyambut baik lantaran UU tersebut memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi produk hukum turunannya, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Hal ini, karena 79 UU ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasca-amandemen.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, dan DPD RI khususnya Badan Legislasi DPR RI, dan Komite I DPD RI, seluruh tim panitia antarkementerian, masyarakat, dan media atas perhatian dan dukungannya terhadap pembahasan 79 RUU Kabupaten/Kota, sehingga dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang,” jelasnya.

Mendagri menjelaskan, penyusunan 79 RUU Kabupaten/Kota merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi pada 79 RUU ini, juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah.

“Sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multikultur, multietnis, multiras, dan bahkan multilanskap, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, proses penyusunan 79 RUU ini berlangsung efektif dengan mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat.

Keterbukaan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis, dan draf RUU berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi serta aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri dari DPR RI.

Kesiapan atas inisiatif DPR RI ini, membuat pemerintah mudah untuk memahami filosofi, aspek formal, dan substansi dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum di antara Komisi II DPR RI, Tim Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), Tim Sinkronisasi (Timsin), Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, pemerintah, dan Komite I DPD RI.

“Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua perbedaan hampir semuanya dapat dicapai titik kesepakatan,” jelasnya.

Sebagai informasi, 79 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diundangkan tersebut meliputi Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang.

Berikutnya Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Timur.

Selain itu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto.

Baca Juga: Komisi I DPR RI Tunda Pembahasan RUU Penyiaran

Kemudian Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar.

Bagikan ini:

  • Postingan

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Tags: #DPRRI#Mendagri
Previous Post

Gedung Penunjang BPKHTL Palu Resmi Beroperasi

Next Post

Pengamat Nilai Program Pertanian Ahmad Ali-Abdul Karim Solusi Efektif Masalah di Sulteng

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Prabowo Puji Kapolri Suyudi Saat Tanwir Muhammadiyah di Palu

Prabowo Puji Kapolri Suyudi Saat Tanwir Muhammadiyah di Palu

14 November 2026
KPK: Praktik Antikorupsi di Desa Tak Cukup Dibuktikan Lewat Administrasi

KPK: Praktik Antikorupsi di Desa Tak Cukup Dibuktikan Lewat Administrasi

14 November 2026
Abdul Mu’ti Tekankan Keteladanan Pemimpin dalam Gerakan Subuh Berkah

Abdul Mu’ti Tekankan Keteladanan Pemimpin dalam Gerakan Subuh Berkah

13 November 2026
Gandeng Lebih dari 70 Mitra, Kemendes PDT Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Gandeng Lebih dari 70 Mitra, Kemendes PDT Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

10 November 2026
Kepala BKN Dorong ASN Banggai Terapkan Tiga Kunci Perubahan Birokrasi

Kepala BKN Dorong ASN Banggai Terapkan Tiga Kunci Perubahan Birokrasi

4 November 2026
Yandri Dorong Program Biomassa Menjangkau Lebih Banyak Desa

Yandri Dorong Program Biomassa Menjangkau Lebih Banyak Desa

31 Oktober 2026

ARTIKEL TERKINI

Gempa Bumi Terkini 5.4 M Guncang 98 km BaratDaya MELONGUANE-SULUT

22 November 2026
Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

21 November 2026
Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

21 November 2026
Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

21 November 2026

Gempa Bumi Terkini 7.2 M Guncang 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA

21 November 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

BPBD Parimo Salurkan Bantuan kepada Dua Warga Terdampak Kebakaran

BPBD Parimo Salurkan Bantuan kepada Dua Warga Terdampak Kebakaran

18 November 2026

Gempa Bumi Terkini 5.8 M Guncang 49 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT

18 November 2026
Kapolres Parimo Pimpin Sertijab Lima Pejabat dan Lantik Kabag Ren serta Kasi Humas

Kapolres Parimo Pimpin Sertijab Lima Pejabat dan Lantik Kabag Ren serta Kasi Humas

17 November 2026
BI Buka Peluang Fasilitasi Starlink untuk Wilayah Blank Spot di Parimo

BI Buka Peluang Fasilitasi Starlink untuk Wilayah Blank Spot di Parimo

16 November 2026
Gubernur Anwar Hafid Dorong Kader TP-PKK Jadi Penggerak Kesejahteraan Keluarga

Gubernur Anwar Hafid Dorong Kader TP-PKK Jadi Penggerak Kesejahteraan Keluarga

21 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d