PARIMO, theopini.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Hukum Tadulako mengingatkan agar pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, tetap memperhatikan keberlangsungan sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Koordinator Bidang Advokasi dan Hukum LBH Rumah Hukum Tadulako, Nur Fitri, mengatakan kehadiran PSN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak petani.
“Pembangunan harus berjalan seimbang dengan memperhatikan kepentingan investasi sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat petani, khususnya mereka yang selama ini menggantungkan hidup pada lahan yang dikelola,” ujar Nur Fitri, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurutnya, meski PSN merupakan program penting bagi kemajuan daerah, seluruh proses perencanaan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, partisipatif, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul di tengah masyarakat.
Ia menilai sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian akibat berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga,” katanya.
Nur Fitri mengingatkan, Kabupaten Parimo pernah dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Sulawesi Tengah. Selain itu, komoditas perkebunan seperti kakao dan cengkih telah menjadi andalan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Ia juga meyakini hasil sektor pertanian telah mengantarkan banyak keluarga menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sarjana.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan pendataan lahan secara menyeluruh, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyelesaian persoalan agraria secara adil guna mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Pemerintah juga diharapkan, melakukan kajian komprehensif terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi PSN.
“Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi mengenai setiap tahapan pelaksanaan PSN. Dengan begitu, apabila ada lahan pertanian warga yang terdampak, solusi alternatif dapat segera disiapkan,” ujarnya.
Nur Fitri menegaskan, langkah-langkah tersebut penting agar pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kabupaten Parimo benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah tanpa mengorbankan keberlangsungan lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
