JAKARTA, theopini.id — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir menegaskan, kepala daerah tidak bisa hanya bersandar pada data statistik ketika harga-harga melonjak.
Ia meminta pimpinan daerah yang wilayahnya mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi untuk segera turun tangan dan memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Sekda Diminta Jadi Motor Ekonomi Daerah dan Akselerator Program Nasional
Tomsi mengingatkan, fluktuasi IPH bukan sekadar angka, melainkan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Bapak-Ibu sekalian, yang termasuk IPH-nya tinggi, tolong berupaya sekeras-kerasnya. Karena ini bukan hanya masalah data, tetapi masyarakat merasakan harganya naik,” tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang berlangsung hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 23 Juni 2025.
Lima kabupaten tercatat dengan IPH tertinggi pada periode terakhir, yaitu Bombana (3,77%), Lamongan (3,32%), Donggala (3,3%), Poso (2,96%), dan Buton (2,87%).
Ia pun meminta agar pemerintah daerah tidak menunda koordinasi dan evaluasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan komoditas pangan strategis.
“Kita bekerja betul-betul untuk melayani masyarakat tersebut. Terutama di daerah kita masing-masing,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa komoditas yang konsisten mendorong inflasi, antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng.
Menurutnya, pengendalian harga di pasar-pasar lokal perlu melibatkan langkah nyata seperti intervensi pasokan, operasi pasar, dan kolaborasi dengan distributor.
Di tingkat provinsi, inflasi year-on-year tertinggi pada Mei 2025 tercatat di Papua Pegunungan (5,75%), diikuti Sulawesi Barat (3,21%), Sulawesi Tengah (2,61%), dan beberapa provinsi lainnya. Meski sembilan dari sepuluh provinsi masih dalam batas target nasional, Tomsi tetap mengingatkan agar tidak lengah.
“Saya berharap, bagi kepala daerah yang dimaksud, yang inflasinya tinggi, untuk segera rapat dan mengevaluasi di mana letak tingginya, dan bisa berkoordinasi dengan BPS setempat,” ujarnya.
Baca Juga: Jelang Ramadan dan Lebaran, Kemendagri Tekankan Konsolidasi Pengendalian Inflasi
Di level kabupaten, Jayawijaya, Luwuk, Minahasa Utara, dan Tolitoli menjadi daerah dengan inflasi paling tinggi.
Meski secara umum inflasi nasional masih terkendali, Kemendagri menegaskan pentingnya deteksi dini dan kecepatan reaksi pemerintah daerah agar masyarakat tidak terus menanggung beban kenaikan harga.
Baca berita lainnya di Google News
