the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Nasional

Mendagri: BUMD Butuh Pemimpin Daerah yang Inovatif dan Pengawasan Ketat

the OPINIbythe OPINI
30 Juli 2025
in Nasional
Reading Time: 2 mins read
the OPINIbythe OPINI
30 Juli 2025
in Nasional
Reading Time: 2 mins read
Mendagri: BUMD Butuh Pemimpin Daerah yang Inovatif dan Pengawasan Ketat

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025. (Foto: IST)

JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pentingnya peran kepala daerah dalam membenahi dan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, keberhasilan BUMD sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang profesional, inovatif, serta pengawasan yang ketat.

“BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah supaya bisa belanjanya tidak minus. Karena banyak daerah yang realisasi belanjanya lebih tinggi dari target pendapatan asli daerah,” ujar Mendagri dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.

Baca Juga: Menteri BUMN dan Menhub Pastikan Harga Transportasi Tidak Naik

Baca Juga

Pemda Parimo Perketat Pengawasan Harga Beras dan Ikan untuk Kendalikan Inflasi

Sulteng Kebut Usulan BSPS, Target 5.977 Rumah Tidak Layak Huni Tertangani

Ia menilai, banyaknya BUMD yang kurang sehat, bahkan tidak sehat disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan kurangnya profesionalisme jajaran tenaga kerja.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemimpin daerah memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat.

“Kunci dari BUMD yang profesional berasal dari kemampuan kepemimpinan kepala daerah yang andal, inovatif, dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2024, terdapat 346 BUMD yang masuk kategori sehat. Namun, 303 dinyatakan kurang sehat dan 174 lainnya tidak sehat.

Melihat kondisi ini, Mendagri mendorong penguatan pengawasan dan supervisi terhadap BUMD.

Ia mengusulkan, agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki satu direktorat jenderal khusus yang menangani pembinaan BUMD, sehingga pengawasan lebih fokus.

“Saya sudah mengusulkan kepada KemenPAN-RB dan Kemensetneg agar di Kemendagri dibentuk Dirjen Pembinaan BUMD, yang sebelumnya hanya setingkat Kasubdit,” ujarnya.

Selain itu, Kemendagri bersama Komisi II DPR RI terus memacu reformasi sistem pengawasan terhadap BUMD, termasuk dengan menempatkan fungsi pengawasan di jenjang eselon I.

Baca Juga: KPK Dorong Pencegahan Korupsi di BUMN Lewat Penerapan Tata Kelola yang Berintegritas

Tito juga menyampaikan bahwa BUMD berperan penting dalam memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, mendorong investasi swasta, dan menjadi zona penyangga dalam sektor strategis seperti pangan dan air minum.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD berprestasi, yakni Perumda Paljaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.

Baca berita lainnya di Google News

Tags: #Kemendagri#Mendagri#TitoKarnavian
ShareSendTweet
Previous Post

Harganas ke-32, Pemprov Sulteng Tekankan Peran Strategis Penyuluh KB

Next Post

Wabup Sigi Tekankan Profesionalisme PPPK untuk Dorong Mutu Pendidikan Daerah

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Kemendes PDT dan Kemenkes Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Desa

Kemendes PDT dan Kemenkes Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Desa

6 Juli 2026
Presiden Prabowo Apresiasi Petani dan Nelayan atas Peningkatan Produksi Pangan Nasional

Presiden Prabowo Apresiasi Petani dan Nelayan atas Peningkatan Produksi Pangan Nasional

24 Juni 2026
Mendes Yandri: Sudah Ada 339 Desa Ekspor, BUMDesa Ikut Dukung Program MBG

Mendes Yandri: Sudah Ada 339 Desa Ekspor, BUMDesa Ikut Dukung Program MBG

10 Juni 2026
Kemendes PDT Fokus Tuntaskan 6.000 Desa Tertinggal di 30 Kabupaten Prioritas

Kemendes PDT Fokus Tuntaskan 6.000 Desa Tertinggal di 30 Kabupaten Prioritas

8 Juni 2026
Beremui Dubes China, Mendes Yandri Dorong Kerja Sama Tekan Ketimpangan Desa Tertinggal

Bertemu Dubes China, Mendes Yandri Dorong Kerja Sama Tekan Ketimpangan Desa Tertinggal

15 April 2026
Mendes Yandri Minta Desa Tematik Dukung MBG, Luruskan Isu Dana Desa

Mendes Yandri Minta Desa Tematik Dukung MBG, Luruskan Isu Dana Desa

12 April 2026

ARTIKEL TERKINI

Kasus Dugaan Mafia Tanah 30 Hektare di Tolitoli Masuk Tahap Penuntutan

Kasus Dugaan Mafia Tanah 30 Hektare di Tolitoli Masuk Tahap Penuntutan

15 Juli 2026
Wagub Sulteng Pastikan Layanan Puskesmas di Morowali Terus Ditingkatkan

Wagub Sulteng Pastikan Layanan Puskesmas di Morowali Terus Ditingkatkan

15 Juli 2026
Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

Rekomendasi Membawa Kasus ke APH Menghilang dari Keputusan Akhir Pansus LHP-BPK Parimo

15 Juli 2026
Polresta Banggai Ringkus Terduga Pembobol Kos, Korban Rugi Rp4 Juta

Polresta Banggai Ringkus Terduga Pembobol Kos, Korban Rugi Rp4 Juta

15 Juli 2026
Program KNMP di Parimo Siap Dikerjakan, Tinggal Tunggu Legalitas Lahan

Program KNMP di Parimo Siap Dikerjakan, Tinggal Tunggu Legalitas Lahan

15 Juli 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

DPRD Maros Jadikan Banggai Rujukan Pelaksanaan Program Pembangunan

DPRD Maros Jadikan Banggai Rujukan Pelaksanaan Program Pembangunan

9 Juli 2026
Kapolda Sulteng Minta APH Tak Mudah Terpengaruh Informasi di Media Sosial

Kapolda Sulteng Minta APH Tak Mudah Terpengaruh Informasi di Media Sosial

14 Juli 2026
Wagub Sulteng Dorong OPD Utamakan Pencegahan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Wagub Sulteng Dorong OPD Utamakan Pencegahan dalam Tata Kelola Pemerintahan

13 Juli 2026
Wagub Sulteng Ingatkan OPD, Kelalaian Administrasi Pengadaan Bisa Jadi Temuan BPK hingga KPK

Wagub Sulteng Ingatkan OPD, Kelalaian Administrasi Pengadaan Bisa Jadi Temuan BPK hingga KPK

15 Juli 2026
Nilai SPBE Nol pada 2025, Pemda Parimo Kejar Evaluasi Pemerintahan Digital

Nilai SPBE Nol pada 2025, Pemda Parimo Kejar Evaluasi Pemerintahan Digital

14 Juli 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

No Result
View All Result
  • Disclaimer
  • Home
  • Indeks
  • Indeks Berita
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Prilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  • Ramadan
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Terms of Service
  • the OPINI

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In